16 Mei 2012

Meriam salute gun Paspampres (photo : Kaskus Militer)

Komisi I DPRSetujui Hibah Enam Meriam Milik TNI AD Kepada RDTL

Jakarta, DMC– Komisi I DPR RI Bidang Pertahanan menyetujui rencana pemerintah dalam hal iniKementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menghibahkan barang milik Negara berupaenam pucuk meriam Salute Gun TNI AD kepada Pemerintah Republik Demokratis TimorLeste (RDTL).

Persetujuanhibah enam meriam Salute Gun kepada pemerintah RDTL ini disampaikan KetuaKomisi I DPR, Mahfudz Siddiq, dalam forum Raker Anggota Komisi I DPR denganMenteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana TNI AgusSuhartono, Selasa (15/5) di gedung DPR, Jakarta.

Sebelumnya,pada kesempatan Forum Raker tersebut, Menhan Purnomo Yusgiantoro, menyampaikanbahwa hibah dari enam meriam salute gun tersebut dalam rangka mendukung harikemerdekaan Negara RDTL yang ke-10 yang akan dihadiri banyak tamu negara asing.Selain itu kegiatan hibah ini juga memiliki arti penting dalam menjaga hubunganBilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste.

Lebih lanjutMenhan menjelaskan, TNI AD sebelumnya memiliki 18 pucuk meriam salut gunKaliber 75 MM, yang berada di Batalion Armed VII di Bekasi. Ditambahkan MenhanPemerintah Indonesia sebelumnya juga pernah melakukan hibah meriam salut gunkepada pemerintah Papua New Guinea (PNG) sejumlah 6 pucuk. Untuk itu,diungkapkan Menhan, dengan dihibahkannya kembali 6 pucuk meriam salut gunkepada pemerintah Timor Leste, maka TNI hingga kini memiliki 6 pucuk.

Sehubungandengan hal tersebut, Menhan menuturkan pemerintah memiliki rencana untukmengadakan kembali 12 pucuk meriam untuk jenis sama, yang mana rencananya initelah dimasukan dalam anggaran penghematan APBN-P dan optimalisasi untuk tahun2012.

Menhanmengharapkan adanya dukungan politik anggaran untuk merealisasikan targetpemerintah dalam pencapaian modernisasi untuk mengganti 12 pucuk Meriam SaluteGun yang telah dihibahkan kepada dua negara tetangga tersebut.

Turut hadirdalam Raker tersebut, perwakilan dari pemerintah, Wamenhan, SjafrieSjamsoeddin, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Soeparno, Wakasad Letjen TNIBudiman, S.IP, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, YuriThamrin, dan  Sekjen Kemhan, Marsdya TNIEris Herryanto.

View the Original article

04 Mei 2012

Nakhoda Ragam class korvet dibandingkan dengan korvet lainnya di kawasan (all photos : Juldas-Thaifighterclub)

Beli Kapal Bekas Brunei, TNI Kembali Tuai Kritik

Rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista)baru untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali dikritik oleh Komisi I DPR.

Belum surut kontroversi soal pembelian tank Leopard bekasdari Belanda, kini DPR mengkritik rencana pemerintah untuk memborong tiga buahkapal Light Fregat eks Angkatan Laut Kesultanan Brunei Darussalam seharga 301juta Euro.

"Ini patut dipertanyakan," kata Wakil Ketua KomisiI DPR, Tubagus Hasanuddin di Jakarta, Selasa (2/5).

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, jenis kapal yangakan dibeli tersebut merupakan produk Inggris yang dipesan Kesultanan Brunei tujuhtahun lalu.

Armada kapal itu dilego ke Indonesiasetelah kapal tersebut selesai dibangun tiba-tiba Brunei Darussalammembatalkannya karena spesifikasi teknisnya tidak sesuai permintaan AngkatanLaut Kesultanan Brunei.

Hal itupun dibawa ke Pengadilan Arbitrase Internasional.Setelah lewat arbritase internasional, Brunei Darussalam dinyatakan kalah danmereka tetap harus membayar produsen di Inggris.

Tubagus melanjutkan, kemudian pihak Bruneimembarter kapal-kapal tersebut dan diserahkan ke galangan Lursen Jerman untukdijual. Kesultanan Brunei  lalu membeli kapal baru jenis Ocean PatrolVessel (OPV).

"Pertanyaannya mengapa kapal yang gagal tidak memenuhistandar spesifikasi teknis harus kita beli? Jangan-jangan ketika sudah dibeli malah tak bisa dipakai,"kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan tiga kapal perangitu memang relatif murah dari sisi harga. Namun justru hal itu seharusnyadiperjelas.

"Komisi I DPR akan meminta tim ahli untuk menganalisisketiga kapal tersebut agar setelah dibeli mampu memberikan penguatan optimalpada sistim persenjataan TNI AL," tutur dia.

View the Original article

08 Mei 2012

Di Belanda berlaku aturan bahwa transaksi alusista senilaidi atas 2 juta euro harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dariparlemen, dengan demikian kabinet harus mendapatkan persetujuan parlementerlebih dahulu untuk transaksi penjualan Leopard dengan Indonesia senilai 213juta dollar ini (photo : cssbl)

Transaksi Jual Beli Leopard Nyaris Tuntas

Dua media Belanda, Mediawatch dan harian De Volkskrantmenyorot keputusan kabinet demisioner untuk menjual tank bekas jenis Leopard keIndonesia.Demikian menurut beberapa sumber dari kalangan pemerintah Belanda pada harianDe Volkskrant, yang juga menjadi rujukan Mediawatch.

Menurut Mediawatch, kabinet Belanda pada awalnya tidakmendukung transaksi ini. Tapi atas desakan Menteri Pertahanan Hans Hillen,akhirnya setuju juga. Menteri ini harus melakukan operasi penghematan anggarandan sangat membutuhkan dana hasil penjualan senilai 200 juta euro.

Menurut De Volkskrant, operasi penghematan di departemenpertahanan memangkas anggaran sekitar satu miliar euro.

Selanjutnya De Volkskrant menambahkan bahwa Menteri LuarNegeri Uri Rosenthal mendukung transaksi ini. Argumennya, tidak inginmenyinggung perasaan kalangan pemerintahan di Jakarta. Dengan demikian, transaksi jual beliini, dari sudut pandang kalangan pemerintahan, bisa dikatakan nyaris tuntas.

Namun, lain di kabinet, lain pula di parlemen. KabinetBelanda harus melaporkan rencana jual beli ini pada parlemen.

Beberapa waktu lalu, melalui dukungan pada mosi Arjan alFassed, dari partai Groenlinks (Kiri Hijau), mayoritas suara di parlemen Belandajuga menentang penjualan ini. Mereka menilai, transaksi ini bertentangan dengankebijakan hak azasi manusia Belanda.

"Militer Indonesia melanggar hak azasimanusia. Dengan penjualan senjata ini, kabinet demisioner membantu pelanggarantersebut," demikian Arjan al Fassed pada saat pengajuan mosi.

Alhasil, masih ada kemungkinan, parlemen Belanda akanmelarang transaksi jual beli ini. Di Indonesia sendiri, demikian lanjut DeVolkskrant, berbagai kalangan di DPR telah menyatakan tidak menyetujuipembelian senjata berat ini. Mereka menilai tank Leopard tidak cocok dengankondisi geografi Indonesia.

Singkat kata, meskipun kabinet Belanda telah memutuskanbersedia menjual senjata berat ini pada Indonesia, masih belum pasti,apakah transaksi ini memang akan terjadi. Yang jelas, jika rencana ini batal,Jerman dan Rusia sudah siap untuk memasok tank buatan mereka pada Indonesia.Demikian Mediawatch dan De Volkskrant.

View the Original article

08 Mei 2012

Kapal tanker Angkatan Laut berukuran panjang 122m akan diselesaikan dalam 24 bulan, sedangkan LST akan dimodifikasi sehingga dapat membawa tank BMP3F dan Leopard 2 (photo : DMC)

Wamenhan Meninjau Proses Pembuatan Kapal BCM di Dok danPerkapalan Kodja Bahari

Jakarta, DMC - Sehari setelah melakukan kunjungan kerja kePT Anugrah Buana Marine untuk mengetahui sejauh mana proses pembuatan kapalBantu Cair Minyak (BCM) Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin didampingi IrjenKemhan  Laksdya TNI Sumartono,Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Pejabat Mabes TNI dan Angkatan,Selasa (8/5), Mengunjungi PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, yang jugasedang  mengerjakan pembuatan kapal BantuCair Minyak  kedua untuk TNI AL.

Setibanya di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Wamenhanbeserta rombongan disambut  oleh WakasalLaksdya TNI Marsetio dan Dirut PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Riri SyeriedJetta beserta staf langsung menyaksikan proses pengerjaan pemotongan baja sebagaimaterial kapal BCM.

Usai melakukan kunjungan ke Galangan kapal II, Wamenhanmenuju Aula PT.  Dok dan Perkapalan KodjaBahari menerima penjelasan seputar proses penyelesaian pembuatan satu kapal BCMyang menggunakan material 100% local content dan direncanakan di bangun selama24 bulan.

Kapal Landing Ship Tank

Selain mendapat penjelasan tentang pembuatan kapal BCM,Wamenhan juga mendapat penjelasan tentang rencana pembuatan dua kapal jenisLanding Ship Tank (LST) yang sudah ditandatangani kontraknya, namun masih dalamtahap rancang bangun, karena design awal kapal Landing Ship Tank dengan 354 ABKhanya dapat mengangkut kendaraan Tempur (Ranpur) jenis Tank BMP 3F, yangdimodifikasi menjadi kapal Landing Ship Tank yang juga dapat mengangkut tankjenis Leopard.

Sementara itu untuk jenis kapal BCM itu sendiri, memilikispesifikasi panjang 122,40 m , lebar 16,50 m, memiliki kecepatan maksimal 18knots dan dapat memuat bahan minyak cair sebanyak 5500 m3.

Adapun modifikasi ataupun perubahan-perubahan yang dilakukandalam pembuatan kapal, Wamenhan mengharapkan proses pembangunannya sesuaidengan target yang telah ditetapkan atau tidak melewati batas waktu tahun 2014.

View the Original article

09 Mei 2012

Dalam MEF yang dituangkan dalam Renbangkuat TNI AL 2024, dibutuhkan 40 kapal perusak kawal rudal (korvet, fregat, destroyer), saat ini baru dimiliki 14 kapal (3 Fatahilah class, 1 KHD, 6 Ahmad Yani class, dan 4 Diponegoro class), masih diperlukan lagi 26 kapal lagi untuk waktu 12 tahun (photo : boakesy53)

[SURABAYA]Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, DPR RI dan TNI Angkatan Laut(AL) saat ini sedang meninjau proses pembuatan kapal tempur jenis Multi RoleLight Frigate (MRLF) yang ditolak DPR RI.

Ada apa sih,pemerintah ngotot membeli kapal dari luar negeri, sementara bangsa sendirisudah bisa memproduksi kapal perang sendiri?

"TNI ALmemang meminta pembelian kapal Frigate itu, karena kapal itu modern sekali,bisa untuk serangan bawah air, serangan permukaan air, dan seranganudara," katanya setelah meresmikan Gedung "Technopark" UPNVeteran Jatim di Surabaya, Rabu (9/5).

DidampingiRektor UPN Veteran Jatim Prof Dr Ir Teguh Soedarto MP, ia mengemukakan hal itumenanggapi penolakan Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga unit kapal tempurjenis MRLF yang dibuat perusahaan di Inggris itu, karena kapal itu sudahditolak oleh Brunei dan Vietnam.

MenurutMenhan, penolakan suatu negara untuk tidak jadi membeli suatu alutsista itumemiliki alasan tersendiri, dan alasan penolakan negara itu belum tentu menjadialasan negara lain untuk tidak jadi membeli juga.

"AlasanBrunei tidak jadi membeli itu internal mereka, dan alasan itu belum tentu samadengan alasan negara lain, karena itu sekarang ada tim dari DPR RI dan TNI ALyang meninjau langsung proses pembuatan kapal itu," tukasnya.

Bahkan,katanya, bila kapal frigate itu sudah dibeli pun,  tetap harus melalui mekanisme pengawasan danpengendalian yang ketat. "Jadi, kita tidak hanya membeli, tapi di sisilain akan ada tim yang melakukan pengawasan dan pengendalian itu,"tuturnya.

Sebelumnya,Pemerintah Brunei mencium ada aroma penggelembungan anggaran dalam pengadaankapal itu dan spesifikasi juga diturunkan, sehingga Sultan Brunei tidak maumembayar, namun perusahaan Inggris BAE akhirnya memperkarakan Brunei keArbitrase Internasional pada 2007, sehingga Brunei pun terpaksa membayar.

Menanggapiprotes DPR itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan,TNI AL memang memerlukan tambahan armada untuk menjaga wilayah perbatasan lautIndonesia.

"Soalmasalah teknis yang dialami oleh kapal perang ini, silakan DPR menyiapkan timteknis untuk mengetes kapal tersebut. Kata orang kalau tidak percaya silakandicoba. Apa benar miring atau tidak," ujarnya dalam rapat kerja denganKomisi DPR RI pada beberapa waktu lalu. [Ant/L-8]

View the Original article

11 Mei 2012

Pembelian ini merupakan l

anjutan dari tahun 2008 yang sudah dilakukan pembelian sebanyak 17 unit, dengan demikian jumlah total menjadi 54 unit (photo : citra persada)

KementerianPertahanan (Kemhan) dan perwakilan JSC Rosoboronexport di Indonesiamenandatangani kontrak pembelian 37 unit kendaraan tempur infanteri BMP-3F Seri2 senilai 114 juta dollar Amerika, Jumat.

Penandatanganankontrak ini diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Mayjen TNIEdiwan Prabowo dan Kepala Perwakilan Rosoboronexport, Vadim Varaksin.

“Pengadaantank amfibi BMP 3F ini adalah lanjutan dari tahun 2008 yang sudah dilakukansebanyak 17 unit. Khususnya, pengadaaan kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuanteknologi,” ujar Ediwan.

Ke-17 unittank BMP-3F Seri 2 itu sudah dioperasikan oleh Korps Marinir TNI AL sejakDesember 2010 dan dari segi teknologi, kendaraan tempur lapis baja ini dianggapsesuai dengan kebutuhan pertempuran asimetris.

“Kami berharapsemua pengadaan peralatan ini dapat memebuhi kebutuhan TNI AL,” tambah Edwin.

Ediwanmengatakan bahwa pembelian ini menggunakan dana dari APBN 2011 dan kontrakmencakup pengadaan suku cadang dan pelatihan. Penandatangan kontrak ini jugamelibatkan PT. Pindad yang  bertugasmerawat tank-tank amfibi ini.

MenurutVaraksin, perundingan untuk pembelian itu sudah dimulai sejak Oktober tahunlalu dan berlangsung alot, namun pada akhirnya bisa dicapai kesepakatan yangbaik untuk kedua belah  pihak.

Varaksinmenambahkan sebagai pihak penjual, Rosoboronexport bangga bisa memenuhikebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk kebutuhan TNI AD danTNI AL baik dari segi jumlah  kendaraanatau amunisi.

“Pengirimantank amfibi itu akan dimulai pada bulan Juli tahun depan,”  ujar Varaksin, sambil menambahkan bahwakontrak pengadaan kali ini tergolong istimewa.

“Kontrak inisudah mengandung komponen transfer teknologi. Itu hal yang  sangat baik dan ini meletakkan dasar untukhubungan kita ke depan,”  ujar Varaksin.

View the Original article

12 Mei 2012

Rusia dua minggu yang lalu secara resmi telah menolak permohonan Indonesia agar skema pembayaran pembelian 6 Sukhoi ini menggunakan fasilitas state credit, dengan penolakan ini maka Indonesia harus mencari kredit komersial untuk pembiayaannya. 

(photo : TNI AU)

Pengiriman dua dari enam unit Su-30 Mk2 itu bisa dilakukanbila kontrak pembelian tersebut bisa segera disetujui Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) Indonesia.

Perwakilan JSC Rosoboronexport atau pengekspor alat militerdari Rusia yang ada di Indonesiamengutarakan mereka siap melakukan pengiriman jet tempur Sukhoi Su-30 Mk2 ke Indonesia,Desember nanti.

Pengiriman dua dari enam unit Su-30 Mk2 itu bisa dilakukanbila kontrak pembelian tersebut bisa segera disetujui Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) Indonesia.

“Bila kontrak itu disetujui dan bisa langsung berlaku bulanMei ini, maka kami bisa mengirim dua pesawat pertama pada bulan Desember sesuaijadwal yang ada di kontrak,” kata Kepala Perwakilan Rosoboronexport diIndonesia, Vadim Varaksin.

Hal tersebut diutarakan Varaksin usai penandatangan kontrakpembelian 37 tank amfibi buatan Rusia, BMP-3F Seri 2, di KementerianPertahanan, hari ini.

Varaksin mengatakan, pihak Rusia telah melakukan semuaprosedur internal yang tertuang dalam kontrak pengadaan pesawat jet tempurSukhoi Su-30 Mk2 pesanan Indonesia.Kontrak tersebut ditandatangani oleh perwakilan kedua negara pada Desember2011.

Kontrak senilai 470 juta dollar Amerika tersebut tinggalmenunggu persetujuan DPR sehingga bisa segera mulai berlaku bulan ini.

Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Mayjen TNI EdiwanPrabowo, yang mewakili pemerintah Indonesia dalam penandatanganankontrak pembelian tank amfibi, mengatakan bahwa pembelian pesawat tempur jetSukhoi tetap menggunakan fasilitas kredit komersial.

Ediwan menambahkan bahwa penggunaan fasilitas kreditkomersial untuk pembelian Sukhoi tetap digunakan karena perjanjian antarapemerintah kedua negara tidak menyatakan bahwa pembelian jet tempur Sukhoididukung oleh kredit negara atau state credit pemerintah  Rusia.

“Kita sudah coba ajukan permohonan, bisa atau tidak pakaistate credit, dan sudah dijawab kira-kira dua minggu lalu, memang tidak bisa,”ujar Ediwan.

Mengenai proses pembayarannya, Ediwan mengatakan bahwa masihharus melalui beberapa mekanisme yang cukup panjang.

“Masih ada beberapa mekanisme di Kementerian Keuangan, kitainginnya cepat, tapi juga perlu persetujuan DPR. Kalau saya ingin secepatnya agarbarang-barang bisa produksi dan dikirim ke Indonesia pada waktunya,” paparEdiwan.

View the Original article

14 Mei 2012

Pesawat JF-17 Thunder Angkatan Udara Pakistan (photo : fast-air)

Jakarta(ANTARA News) - "Pakistan baru-baru ini menawarkan pesawat tempur jenisJF-17 Thunder kepada Angkatan Udara Indonesia," kata Duta Besar Pakistanuntuk Indonesia, Sanaullah, di Jakarta, Senin.

"JF-17Thunder merupakan pesawat multidimensional yang fasilitasnya hampir sama dengangenerasi terbaru F-16 buatan Amerika Serikat. Pesawat ini bisa diandalkan danharganya lebih murah," katanya.

Diamenjelaskan Kepala Satuan Angkatan Udara Indonesia, Marsekal TNI Imam Sufaat,telah mengunjungi Pakistan untuk melihat pesawat JF-17 Thunder.

Dalamkunjungan tersebut, kata Sanaullah, kepala satuan angkatan udara Indonesiamenyatakan terkesan dengan pesawat buatan perusahaan Pakistan AeronauticalComplex bekerjasama dengan Chengdu Aircraft Industry Corporation dari Chinatersebut.

"Saatini kami menunggu kunjungan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, kePakistan untuk melihat JF-17 Thunder buatan kami," katanya.

Pesawattempur JF-17 Thunder merupakan pesawat multidimensional berbadan ringan,berfungsi di segala cuaca dan memiliki kemampuan tempur sangat baik di udara. (A051)

View the Original article

12 April 2012

Starstreak II versi vehicle mounted, rudal SAM berkecepatan tinggi hingga 3,5 mach, dan berpemandu laser, membuatnya tidak dapat dikecoh (photo : Aviation Week)

Jurnas.com MENTERI Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Indonesia tengah menjajaki pembelian alutsista dari Inggris. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron pada hari ini, wacana tersebut sempat terlontar.

"Tadi ada sedikit menyinggung kerja sama pertahanan, tapi tentu kami akan melihat lebih jauh. Sebenarnya ada alutsista yang sekarang ini sedang kami bicarakan untuk dibeli dari Inggris," ujar Purnomo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/4).

Namun, Purnomo tidak dapat merinci lebih lanjut perihal jenis alutsista yang bakal dibeli dari Inggris. "Starstreak (penangkis serangan udara) dan multi launcher rocket. Itu di antaranya. Tapi jumlahnya juga tidak begitu besar. Saya lupa (angkanya). Nilainya kecil kok," ucapnya.

Ditambahkan Purnomo, mengutip instruksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai perlu adanya kerjasama produksi atau alih tekonologi dalam proses tersebut. Sebelumnya, lanjut dia, Indonesia juga pernah melakukan pembelian pesawat latih tempur Hawk buatan Inggris.Rencana pembelian alutsista ini, menurut Purnomo, masih akan dibahas lebih lanjut diantara kedua pihak. "Ini kan business to business. Masih dibicarakan," katanya.

View the Original article

01 Mei 2012

Beberapa minggu yang lalu Kabinet Belanda telah menyetujui penjualan 80 Tank Leopard 2 ke Indonesia dengan nilai transaksi sekitar 200 juta Euro, namun untuk merealisasikannya dibutuhkan persetujuan dari parlemen yang masih timbul pro dan kontra (photo : Militaryphotos).

PEMERINTAH dan DPR ber­kukuh membeli tank Leo­pard 2A6. Setelah gagal membeli dari Belanda, pemerintah dan DPR kini beralih ke Jerman.

Anggota Komisi I DPR dari F-PG Yorris Raweyai saat dihubungi, kemarin, menjelaskan anggota dewan sempat mendatangi pabrik produsen tank seberat 60 ton itu saat berkunjung ke Muenchen, Jerman, baru-baru ini.

Rombongan yang mendatangi Jerman dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman didampingi 12 anggota. Kami ingin mencari kepastian bagaimana teknis tank ini,” ujar Yoris.

Awalnya, pemerintah berencana membeli 100 tank bekas dari Belanda dengan nilai sekitar US$280 juta. Namun, rencana itu terkendala karena ada penolakan dari parlemen Belanda.

Dubes RI di Berlin Eddy Pratomo membenarkan dele­gasi anggota dewan sempat mengunjungi perusahaan produsen tank Leopard, Krauss-Maffei-Wegmann GmbH & Co KG (KMW).

Eddy menjelaskan, dele­gasi sempat berdialog dengan Presiden dan CEO KMW Frank Haun. Pada kesempatan tersebut, Komisi I DPR membicarakan penjajakan pembelian tank Leopard dan perjanjian alih teknologi sebagai bagian dari kontrak pembelian.

Selain itu, sambung Eddy, rombongan sempat bertemu juru bicara luar negeri fraksi CDU/CSU (koalisi partai berkuasa Jerman) Philipp Missfelder serta Ketua Komisi Pertahanan Susanne Kastner.

Anggota dewan juga, lanjut Eddy, sempat bertemu dengan Parliamentary State Secretary Hans-Joachim Otto, untuk meminta penjelasan tentang prosedur pemberian dan izin ekspor alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang menjadi wewenang kementerian tersebut.

Menurut Eddy, pihak Jerman menyatakan tidak melihat ada masalah untuk ekspor alutsista ke Indonesia. Jerman, menurut Eddy, bahkan akan meningkatkan kerja sama ekonomi dan industri strategis kedua negara.

Padahal, Eddy mengakui pihak Jerman menerapkan kebijakan restriktif terhadap ekspor alutsista ke Indonesia. Salah satu isu yang sering menjadi ganjalan adalah isu perlindungan hak asasi manusia.

“Penting bagi Indonesia untuk menjelaskan hal itu kepada Jerman,” ujarnya. (Che/Ant/P-1)

View the Original article